Pasca Reformasi 1998 berbagai undang-undang (UU) media direvisi, terkecuali UU perfilman.

Menjadi pertanyaan tatkala sebuah UU tak jua disentuh sementara latar pembentukan UU tersebut sudah jauh berbeda. Apalagi UU sejenis sedang dibahas, beberapa bahkan sudah direvisi. Itulah yang terjadi dalam UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman. Semenjak reformasi sepuluh tahun lalu, UU ini seolah tak dilirik.

Sejarah mencatat, dunia perfilman Indonesia tak kalah pentingnya dalam mengonstruksi budaya di masyarakat. Kemunculan film pemberontakan G-30S/PKI contohnya. Lewat film yang semasa Orde Baru kerap diputar pada 30 September malam ini, Pemerintah berupaya menyeragamkan versi sejarah dan persepsi masyarakat.  Ini menjadi bukti betapa film punya kuasa tak kalah dengan media komunikasi massa lainnya.

Lantas, mengapa UU perfilman tak segera direvisi? Keberadaannya seolah tenggelam di balik riuh rendah UU sejenis. Dengan menilik kembali UU no.8 tahun 1992 tentang Perfilman, dapat dikulik kepentingan pemerintah terhadapnya dan bagaimana pemerintah menempatkan film sebagai media komunikasi massa. Kemudian, lewat analisis tersebut dapat ditinjau kembali apakah UU ini perlu revisi atau tidak.

1

Merujuk konsideran UU no.8 tahun 1992 tentang perfilman poin a, pemerintah memandang film sebagai media komunikasi massa yang berperan penting dalam pengembangan budaya bangsa. Sebuah media massa mampu berkomunikasi dengan banyak khayalak dalam waktu yang relatif bersamaan. Film, sebagai media komunikasi massa, mampu menjadi katalisator sekaligus agen dalam pengembangan budaya bangsa. Oleh karena itu dunia perfilman perlu dibina dan dikembangkan.

Ketahanan budaya menjadi salah satu unsur penting dalam ketahanan nasional. Film, dengan potensinya sebagai agen budaya massa, diarahkan menjadi salah satu instrumen pertahanan nasional. Kuatnya pertahanan nasional ini dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan nasional. Untuk itu, seperti dikemukakan pada butir b dan d, perfilman perlu diatur lewat UU.

Ini ditegaskan lewat Penjelasan atas UU no.8 tahun 1992 tentang Perfilman bagian Umum,

Film… diarahkan untuk mampu memantapkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian bangsa, serta meningkatka kualitas sumberdaya manusia , yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional (paragraf 3).

Film dianggap mampu mengarahkan dan mengonstruksi pikiran masyarakat. Potensi ini coba diarahkan pemerintahkan guna suksesnya pembangunan nasional.

Begitu banyak beban yang dilekatkan pada film. Ia diarahkan agar mampu mengemban fungsi edukasi, informasi, dan hiburan sekaligus. Apalagi, seperti ditulis pada paragraf 4, film juga difungsikan sebagai komoditas ekonomi. Selain menyimpan potensi fungsi yang besar,film juga menyimpan dampak yang tak kalah besarnya. Film, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Umum poin 4,
… kehidupan dan pertumbuhan perfilman dapat berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta melindungi masyarakat akan dampak negatif yang diakibatkan….

berpotensi menimbulkan efek negatif di masyarakat. Untuk itu Pemerintah merasa berkepentingan mengatur segala hal tentang perfilman lewat UU.

2

UU No.8 tahun 1992 tentang Perfilman diawali dengan pengertian film yang ditera pada pasal 1. Pengertian itu kemudian menyepakati film sebagai entitas budaya yang penyelenggaraannya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut, pasal 2,3, dan 4 menjabarkan visi dari pemaknaan itu.Film dimaknai sebagai budaya bangsa yang menyokong pembangunan nasional. Ia diarahkan sebagai media pelestarian budaya bangsa, pembangun watak kepribadian dan budaya yang sehat. Definisi tersebut menjadi acuan semua kelompok yang berkorelasi pada undang-undang ini yaitu negara, produsen dan masyarakat.
 
Secara eksplisit pasal-pasal yang mengatur produsen dijelaskan pada bab IV tentang Usaha Perfilman. Pasal 9 dengan tegas mengatur syarat-syarat Usaha Perfilman dibentuk. Antara lain, pendirinya Warga Negara Indonesia dan mesti berbadan hukum. Tak cukup itu, usaha perfilman mesti memiliki izin usaha perfilman agar bisa beroperasi.

Mekanisme izin juga digunakan apabila perusahaan perfilman melakukan kerjasama dengan perusahaan asing. Kerjasama ini dapat berupa penggunaan jasa teknik asing, artis ataupun karyawan. Pasal 11 mengatur kewajiban usaha perfilman Indonesia untuk menggunakan kemampuan nasional seperti jasa teknik dan sumber dayanya. Bagian kedua dari pasal ini mulai mengatur jenis usaha perfilman, salah satunya pembuatan film. Pada pasal 13 mengatur pembuatan film berdasar kebebasan yang bertanggung jawab. Ini berarti kebebasan dalam melakukan kreasi seni tapi bertanggung jawab atas segala akibat dari film ini.

Kemudian, pasal 14  mengatur mekanisme pembuatan film. Pembuatan film hanya bisa dilakukan usaha perfilman seperti yang tertera pada pasal 9. Namun, tak demikian halnya untuk pembuatan film dengan tujuan khusus. Film dengan tujuan khusus pada bagian penjelasan diartikan sebagai film yang dibuat pemerintah atau lembaga yang dilakukan demi pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. Yang termasuk dalam tujuan khusus ini adalah film-film yang dibuat dengan tujuan kelompok atau perorangan (seperti pernikahan, hajatan).

Pembuatan reklame film pun diatur pada pasal 15. Pembuatannya bisa diserahkan pada perusahaan perfilman atau perseorangan. Pasal 16 mengatur kewajiban produsen film untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum lainnya pada artis dan karyawan yang terlibat dalam pembuatan film.

Bagian ke empat dan ke lima tentang ekspor dan impor film pun mengharuskan perizinan ketika melalui dua proses tersebut. Perbedaannya, pada bagian ke lima diatur lebih rinci mekanisme masuknya film asing ke Indonesia yang direpresentasikan pasal 21, 22, dan 23. Pengedaran film yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan film sesuai dengan pasal 9 ayat 2.

Pasal 25 memberikan kewenangan kepada LSF untuk melakukan sensor sebelum pengedaran film-film tersebut. Pasal 27 memberikan definisi usaha petunjukan dan usaha penanyangan. Pasal 28 menerangkan definisi tempat untuk melakukan kedua kegiatan tersebut. Kedua pasal yang disebut terakhir ini mewajibkan mekanisme izin pula.

Pasal 30 mengatur kewajiban kesesuaian antara reklame film dan film yang direklamekan dengan tetap merujuk pada penggolongan usia penonton—sebagaimana diatur pasal 29. Pasal 30 ayat 2  mengatur hak bela yang bisa dilakukan produsen film bila ada penarikan film dari pemerintah.

UU ini kembali membicarakan produsen pada pasal 33 ayat 6. Pasal ini melarang film yang terkena sensor untuk ditayangkan ke publik kecuali untuk kepentingan penelitian atau penegakan hukum.Produsen film bisa mengajukan keberatan apabila filmnya ditolak oeh badan sensor. Keberatan imi dialamatkan pada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman. Sayangnya, pasal 33 ayat 7 dan penjelasannya tidak memberikan keterangan yang jelas siapa yang bisa dimaknai sebagai lembaga pertimbangan film.

Pada hampir tiap bagian yang mengatur tentang usaha perfilman, kontrol pemerintah sangat kuat dengan menggunakan mekanisme izin pada tiap usaha perfilman. Ini sebenarnya bukan lagi hegemoni tapi dominasi pemerintah yang menganggap film menyimpan sifat yang laten, sehiangga perlu dikontrol pada tiap sisi usahanya sampai pada masyarakat.

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan lembaga bentukan pemerintah yang tentunya non-independen. Ini mengakibatkan rentannya film digunakan sebagai media propaganda. Pemerintah bisa dengan mudah melonggarkan perizinan dengan toleransi kata-kata “tujuan khusus” untuk film-film buatan atau propaganda pemerintah.

Ada ketidakteraturan dalam pembuatan undang-undang ini, yang kesannya jadi bolak-balik. Ini tampak pada pengaturan sensor film yang pada praksisnya dilakukan lembaga bentukan pemerintah yaitu LSF. Pada pasal 28 lembaga ini telah disebutkan padahal pengaturannya baru ada di pasal 33.

3

Sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. UU no.8 tahun 1992 tentang Perfilman harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 –sebagai dasar hukum dan tata peraturan yang lebih tinggi. Jika menilik konsiderannya, UU ini secara langsung tidak bertentangan dengan UUD 1945; pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 32, dan pasal 33 ayat (1), yang menjadi konsideran.

Namun, jika mengacu UUD 1945 hasil revisi ke dua pasal 28F, UU ini memiliki beberapa kelemahan. UUD 1945 hasil revisi ke dua pasal 28F menyebutkan,

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi da lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ini menekankan kebebasan individu untuk berkomunikasi dan berekspresi. Sedangkan, begitu banyak pasal-pasal UU Perfilman yang membatasi kebebasan individu untuk berekspresi dan berkomunikasi lewat film. Pemerintah masih menganggap film sebagai komoditas budaya berisiko tinggi. Ini terbukti lewat begitu banyak pasal yang mensyaratkan perizinan dan pembatasan terhadap usaha perfilman.

Masyarakat, menurut pemerintah, perlu dilindungi seketat-ketatnya –dengan cara pemerintah tentunya –agar tidak terjerumus pengaruh negatif film. Lantas, dibuatlah pasal-pasal yang bertujuan ’menyaring’ siapa saja yang berhak menjadi produsen film. Kemudian, dilengkapilah UU tersebut dengan pasal-pasal yang membatasi produsen film.

Tak seperti UU media lainnya, pemerintah, dengan segala pertimbangan, masih belum juga membuka lebar kran kebebasan berekspresi lewat film. Revisi atas UUD 1945 menyimpan konsekuensi. UU yang memuat UUD 1945 sebagai dasar hukum perlu juga ditinjau ulang. Apakah ia masih sesuai dengan semangat UUD 1945 pasca revisi? Jika tidak, tak perlu ragu untuk mulai membuka kembali UU tersebut dan meninjaunya kembali. [  ]