Wilayah yang terbentang dari ujung Sabang sampai pucuk Merauke menyediakan Indonesia ragam budaya yang tak ada habisnya. Kekayaan ini semakin melimpah tatkala suku bangsa asing berbondong tandang dan menetap di nusantara. Jadilah Indonesia, salah satu negara dengan tingkat kemajemukan tertinggi di dunia.

Kemewahan ini ternyata menyimpan potensi konflik yang besar. Gesekan budaya antar suku bangsa tak dapat dihindarkan. Tingkat kemajemukan yang tinggi sebanding dengan tingginya faktor resiko benturan budaya. Tak heran, sejarah panjang integrasi nusantara kerap diwarnai konflik yang tak jarang berujung kekerasan.

Diantara rentetan konflik tersebut, etnis Cina menjadi salah satu suku bangsa yang kerap menjadi tumbal atas nama integrasi sosial. Sebagai bangsa yang dikenal ulet dan sukses dalam usaha perekonomian, Cina kerap menjadi sasaran kecemburuan. Bibit-bibit kecemburuan ini pada akhirnya meluas menjadi konflik rasial.

Pun dengan yang terjadi di Surakarta, kota yang dijejali riwayat konflik dan integrasi suku bangsa. Dari 15 konflik sosial besar yang terjadi selama hampir seabad di Surakarta, sekitar separuhnya—secara langsung—diwarnai konflik rasial (Soedarmono, 2004). Konflik rasial tersebut melibatkan penduduk asli dan pendatang, khususnya pribumi dan etnis Cina.

Fenomena ini tentu patut dikaji lebih lanjut. Cina bukan satu-satunya etnis atau suku bangsa yang hinggap dan berinteraksi dengan masyarakat Surakarta. Malah, bangsa Eropa yang mengambil posisi menentukan dalam perkembangan sejarah kota ini jarang—kalau tak boleh dibilang tidak—terlibat dalam konflik rasial. Untuk itu perlu kiranya dirunut lebih lanjut sejarah panjang konflik dan integrasi etnis Cina di Surakarta.

1

Pasca pemberontakan etnis Cina terhadap Kompeni Belanda pada 11742, orang-orang Cina diijinkan kembali tinggal di Batavia. Untuk mempermudah pengawasan, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengumpulkan daerah pemukiman mereka di Glodok. Tindakan ini diikuti pejabat-pejabat Belanda di daerah seperti Surabaya, Malang, dan Semarang.

Kondisi berbeda ditemui di Surakarta. Kekuasaan Belanda di wilayah ini terbatas pada kontrak-kontrak politik dengan Kasunanan Surakarta. Otomatis Belanda tak bisa menerapkan pola pemukiman laiknya di Batavia dan kota-kota lain. Oleh Keraton Solo, orang-orang Cina diberi lahan di utara Sungai Pepe, dekat Pasar Besar.

Pertumbuhan pemukiman diikut berkembangnya kehidupan sosial. Interaksi sosial dengan masyarakat pribumi memberi kesempatan para pedagang Cina untuk mengenal lebih jauh budaya Jawa. Banyak dari orang-orang Cina tersebut meniru pola pemukiman dan pergaulan hidup orang Jawa.

Pada kalangan elit, etnis Cina juga banyak berhubungan dengan para bangsawan dan kerabat keraton. Kehidupan para bangsawan keraton seringkali menuntut pengeluaran melebihi pendapatannya. Untuk menutupinya, mereka berbisnis dengan beberapa Saudagar kaya Cina di Surakarata. Beberapa pangeran dan pejabat istana bahkan terjebak hutang dengan orang-orang Cina ini sehingga harus melepas tanahnya atau meminta bantuan kepada Susuhunan untuk menebusnya.

Kedudukan Etnis Cina semakin kuat dalam struktur sosial di masyarakat Surakarta. Kuku sang Naga menancap makin kokoh di Bumi Surakarta. Apalagi pasca palihan nagari, banyak saudagar Cina yang memborong sarana umum dari kaum bangsawan. Salah satunya gerbang tol. Dengan menguasai gerbang tol, beberapa merupakan akses utama menuju pasar, etnis Cina dapat menentukan bea masuk sesukanya. Kondisi ini memicu gesekan antara pribumi dan etnis Cina. Seperti kasus Lolie :

Senin, 18 Januari 1819, orang Cina Lolie pengelola gerbang tol dari Pangeran Prangwedono di Surakarta, diadukan karena memeras orang-orang pribumi secara sewenang-wenang. Akibatnya, Pangeran Prangwedono mengambil kembali hak sewa gerbang tol (tol porten), di mulut jembatan jurug Bengawan Solo. Meskipun, Lolie masih memunyai hak tersebut selama dua tahun. (Soedarmono: 2004)

Bibit konflik ini makin menjadi tatkala lingkungan sosial kampung pecinan Pasar Gedhe terusik kepentingannya. Eksistensi Pasar Gedhe menjadi bagian dari tata ruang ekologi projo kejawen yang berorientasi pada prinsip kosmologi. Keraton ditempatkan sebagai pusat kawasan lengkap dengan fungsi-fungsi tata ruang bangunan yang bersifat mistis legendaris. Pasar Gedhe termasuk salah satu syarat utama tata ruang kraton untuk melengkapi konsep mistis projo kejawen tersebut.

Keberadaan Pasar Gedhe dalam konsep kosmologi tersebut ditempatkan sebagai landmark ekonomi. Ini tentunya kontra dengan pemukiman etnis Cina yang terletak tak jauh dari pasar. Akhirnya, hasil kompromi adri agregasi budaya tersebut melahirkan konsep bangunan rumah toko (ruko) yang menjadi ciri pemukiman masyarakat etnis Cina.

Masyarakat pribumi yang semakin tidak mendapat tempat dalam tata ruang kota mulai beralih ke pinggiran. Kecemburuan sosial ini makin meruncing mengingat latar belakang masyarakat pribumi tersebut adalah buruh kerja dari pengusaha Cina. Falsafah ‘ngalah-ngalih-ngamuk-ngobong’ menjadi kiasan yang pas untuk menggambarkan fenomena amuk massa warga pribumi di Surakarta yang dikenal dengan Geger Cina Kartasura. Yang menjadi sasaran tentu saja simbol-simbol kekayaan, terutama ruko-ruko etnis Cina. Padahal, tak semua ruko-ruko tersebut milik etnis Cina.

2

Integrasi sosial orang Cina di Surakarta memiliki ruang sejarah yang sangat kompleks dengan potret tipologi pemukiman yang tergambardalam fenomena kampung dagang pecinan. Di sisi lain, keberadaan orang Cina memunyai rentang panjang sejarah sosial ekonomi dalam proses integrasi sosial dengan kaum pribumi. Pedagang-pedangan Cina selalu mewarnai aktivitas perdagangan yang lintas etnik. Semenjak peradaban besar Bengawan Solo periode Mataram Kartasura, orang Cina sudah bermukim dan meramaikan komunitas dagang.

Sebagai pendatang, etnis Cina mampu menempati golongan menengah dalam ikutan struktur kelas sosial di Jawa. Pada era Mataram Kartasura, proses integrasi sosial etnis Cina ini banyak dipengaruhi unsur-unsur ekonomis. Kelowongan konsep feodalisme Jawa, yang hanya mengenal wong gedhe (istana) dan wong cilik (rakyat), diiisi pedagang-pedagang Cina lewat kekuatan modal.

Ini diperkuat falsafah sosial ekonomi feodal Jawa yang berprinsip ‘kekuasaan identik dengan kekayaan seseorang’. Kekayaan seorang pedagang bisa jadi setara dengan kekayaan seorang adipati. Bahkan, tak jarang beberapa saudagar justru lebih kaya dari pejabat setempat. Ini membuat proses integrasi masyarakat Cina langsung menduduki kelas yang cukup terpandang dalam strata sosial feodal Jawa.

Ada perbedaan prinsip kekuasaan dan kekayaan antara kaum bangsawan dan pedagang Cina. Menurut strata feodal ekonomi Jawa, kekayaan diukur berdasarkan besar kecilnya prinsip apanase (bantuan tanah dari pusat) yang diperoleh. Besarnya kekuasaan akan diukur luas tanah pertanian apanase sebagai gaji imbalan jasa. Ini berbeda dengan prinsip ekonomi pedagang yang mencari laba sebesar-besarnya.

Konsep yang berseberangan ini awalnya tidak menjadi masalah, sampai suatu ketika timbul kecemburuan dari pejabat setempat dengan tingkat ekonomi para pedagang Cina. Eksistensi kekayaan kaum pedagang dianggap mengganggu idiologi kekuasaan kaum feodal yang tingkat ekonominya lebih rendah.

Masyarakat feodal pun menggunakan pola-pola kekuasaan untuk melemahkan kedudukan masyarakat etnis Cina. Ekologi pemukiman pedagang dipindahkan di batas administratif wilayah projokejawen, yakni di dekat Pasar Gedhe. Rupanya, komunitas etnis Cina ini berkembang dan membentuk pemukimannya yang baru.

Ini menjadi polemik tatkala pusat pemerintahan harus berpindah ke Surakarta. Wilayah ini sudah terlebih dahulu berkembang akibat masifnya perdagangan masyarakat Cina. Integrasi antara kota dagang (yang diwakili oleh pasar dan etnis Cina) dan kota budaya (yang dilambangkan lewat keraton) mengundang banyak gesekan. Salah satunya Geger Cina Kartasura yang menjadikan etnis Cina sebagai sasaran.

3

Potret interaksi sosial dari kelas menengah di Surakarta kontemporer tidak lagi menunjukkan basis-basis pengelompokan etnik. Ini terjadi berkat usaha panjang integrasi masyarakat pendatang dan pribumi. Pemerintah, sebagai penguasa, turut andil dalam proses integrasi tersebut.

Menurut Dahrendorf (Ritzer,2000) masyarakat disatukan oleh ketakbebasan yang dipaksakan. Semenjak era Mataram Kartasura, etnis Cina di Surakarta ‘dipaksa’ untuk menyingkir dan dibatasi proses integrasi sosialnya. Dengan meminjam konsepsi Dahrendof, konflik sosial yang terjadi semasa integrasi masyarakat Cina di Surakarta dapat dipetakan menjadi beberapa faktor :

a. Perbedaan latar belakang kebudayaan

 Sebagai perantau, etos kerja masyarakat etnis Cina cenderung lebih giat dan keras dalam bekerja. Keuletan yang dimiliki ini justru bertolak belakang dengan potret masyarakat prbumi yang cenderung menghamba pada sistem feodal. Perbedaan latar belakang budaya ini pada akhirnya meruncing tatkala tingkat ekonomi etnis Cina ternyata jauh melampaui penduduk pribumi.

b. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok

Sebagai pedagang, mencari laba sebanyak-banyaknya merupakan suatu keniscayaan. Di sisi lain, bagi pejabat pribumi, kekuasaan—yang tercermin lewat tingkat kekayaan—merupakan status penting. Dua kepentingan ini akhirnya berserempetan tatkala kekayaan yang dimiliki kaum pedagang Cina justru melampaui pejabat setempat. Keberadaan pedagang etnis Cina menggoyang eksistensi pejabat setempat dalam meraih kuasa pribumi.

c. Perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak di masyarakat

Latar belakang kebudayaan Jawa feodal yang berporos pada hierarki wong cilik dan wong gedhe didobrak dengan kemunculan masyarakat etnis Cina diantara dua golongan tersebut. Perubahan itu menimbulkan serpihan-serpihan kecemburuan baik di mata rakyat pribumi—dengan tingkat ekonomi rendah—maupun pejabat pribumi—yang takut kedudukannya tersaingi pedagang-pedagang etnis Cina.

4

Konflik yang terjadi merupakan bagian dari proses integrasi etnis Cina di Surakarta. Kini, sangat jarang terjadi amuk massa yang berbau konflik rasial. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Cina yang berposisi sebagai korban menderita banyak kerugian, baik material maupun moral. Dominasi mayoritas yang dikukuhkan lewat birokrat membuat etnis Cina sebagai minoritas tak dapat berbuat banyak. Proses integrasi sosial yang semacam ini memang bukan yang diinginkan masyarakat etnis Cina. Lagipula, integrasi semacam ini seperti gabus yang mengambang di samudera. Sangat rikuh. Ekses konflik masih kerap terjadi, meski dalam skala kecil. Kegagalan golongan minoritas etnis Cina dalam membangun integrasi sosial yang mantap dan kecemburuan masyarakat pribumi terhadap kemapanan etnis Cina dapat menjadi bom waktu yang sewaktu-sewaktu meledak. [ ]